Pembelian Seragam SMPN 1 Mondokan Sragen Diduga Ada Pengondisian

Pembelian Seragam  SMPN 1 Mondokan Sragen Diduga Ada Pengondisian
Sejumlah orang tua wali murid saat mengambil seragam sekolah di toko yang sudah ditentukan. (Foto:Screenshoot).

JATENG, SRAGEN- Diduga ada pengondisian sepihak dalam pengambilan seragam sekolah, tentu membuat bingung wali murid SMPN1 Mondokan terhadap pihak sekolah yang beralamat di Kedawung, Mondokan, Kabupaten Sragen. Senin(28/9/2020).

"SMPN 1 Mondokan sudah meminta uang baju seragam sekolah. Nilainya berfariasi mulai dari Rp.400.000, -. Itu untuk pembelian seragam yang sudah diarahkan oleh pihak sekolah". Kata salah salah satu wali murid yang enggan disebut namanya.


Dia juga membeberkan, pengondisian pembelian itu berlaku untuk siswa baru di SMPN 1 Mondokan.

"Orang tua diminta membeli seragam dengan biaya berfariasi mulai dari Rp 400 ribu. Pihak sekolah sudah mengondisikan tempat pembelian seragam di Toko Cabang PT - Gentrade di dekat "Bengkel Ana Barokah" yang saat itu berada di Sekeluk RT 10 Majenang,  Sukodono Sragen mulai tanggal 1-3 juli 2020.

Salah satu wali murid, bahkan menunjukkan bukti tanda terima daftar ulang sebagai pengambilan pakaian seragam sekolah.

Dalam pesan screenshoot yang beredar, "Sekolah mengatakan,  serba salah terkait itu,  kami cuma mengharap semua itu tidak menimbulkan permasalahan baru di dunia pendidikan. Ini perintah Grentrad, ini bukan dari pihak sekolah yang meminta tapi pihak Grentrad yang meminta. Mari coba kita pahami bagaimana kalau jenengan dipihak sekolah menolak pasti ada resikonya".

Kepala Dinas Pendidikan,  Suwardi S.Pd saat dikonfirmasi ia menjawab, saya tidak tahu tolong Mas konfirmasi kepada Pak Endi Ketua MKKS.

Sedangkan saat dikonfirmasi oleh awak media, Endik MKKS di nomor telepon 0812****1214 ia menanggapi terkait pengambilan seragam dengan menggunakan tanda bukti kertas daftar ulang siswa jelas tidak diperbolehkan.

"Daftar ulang umumnya hanya mengisi biodata saja, jadi tidak boleh tanda bukti daftar ulang digunakan untuk kegiatan apapun, termasuk dalam pengambilan seragam". Jelas Endik.

Pendaftaran ulang yang diharuskan membeli seragam menjadi sorotan oleh aktivis, salah satunya Rois Hidayat Direktur Pengawasan Kebijakan Publik PBH Lidik Krimsus RI menyampaikan berdasarkan yang pernah disampaikan oleh Kepala Keasistenan Tim 7 Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ahmad Sobirin, pernah menegaskan praktik jual beli seragam oleh sekolah kepada siswa merupakan maladministrasi dan pungutan liar (pungli). Sebab, melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No 17 Tahun 2010. PP Intinya, pemerintah tidak dibolehkan menjual pakaian seragam ataupun bahan seragam. Selain itu, juga melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 45 Tahun 2014 bahwa pengadaan pakaian atau seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua atau wali peserta didik.

"Berdasarkan larangan yang ada. Seharusnya Sekolah dan Dinas terkait tidak bisa menjual seragam sekolah kepada siswa, " tegasnya.

Sementara itu, Kepala SMPN 1 Mondokan saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp dengan nomor 0821-4074-1***, menanggapi singkat terkait hal ini, "Adanya seperti itu silahkan mau di apakan, " ucapnya. (Sugiyanto)

Kabupaten Sragen
Sugiyanto

Sugiyanto

Next Article

Kodim Sragen Kembali Lepas Prajurit Terbaiknya

Related Posts

Peringkat

Profle

Satria Ferry Sonarya verified

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 36

Postingan Tahun ini: 492

Registered: Sep 22, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 31

Postingan Tahun ini: 136

Registered: Feb 19, 2021

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 23

Postingan Tahun ini: 228

Registered: Sep 22, 2020

Edward Banjarnahor

Edward Banjarnahor

Postingan Bulan ini: 15

Postingan Tahun ini: 127

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Suhardi

Gelar Aksi Demo di PLTA, Meski Tidak Diakui Oleh Depati 4 Alam Kerinci, Ujung Kerajaan Pagaruyung Ngotot Campur Urusan Adat 
PLN Rayon Timur Palangka Raya Putus Jaringan Listrik Warga Seperti Debt Collector
Cuaca Ekstrim, BPBD Luwu Timur Himbau Warga Waspada
Simpang Tiga Sentot Kembali Ditutup
banner

Follow Us

Recommended Posts

Tony Rosyid: Mengapa Presiden Cabut Perpres Miras?
Kodim Sragen Buka TMMD Sengkuyung Tahap I  di Tahun 2021
Kodim Sragen Gelar Karya Bhakti Bronjongisasi
Mabes Polri Resmi Luncurkan Polisi Virtual
Ibu Riana Dorong UMKM Ciptakan Produk Kerajinan Berdaya Saing dan Marketable di Pasaran